Mulan Jameela : UU Cipta Kerja Buat Investor Bingung

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Mulan Jameela menilik keberadaan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan untuk para  investor yang bergerak di industri hulu migas.

“Mengenai UU Cipta Kerja tadi Pak Dwi menyampaikan bahwa pasal 4, 5, 6 dari UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian pada pelaku hulu migas. Memang betul beberapa kali saya membaca artikel dengan judul UU Cipta kerja ini membuat para investor bingung,” kata Mulan pada Selasa (3/2/2021).

Lalu, Mulan meminta Kementerian ESDM bertindak agar UU Ciptaker memberikan kepastian hukum bagi para pelaku di industri hulu migas.

“Kita Komisi VII perlu mendesak Kementerian teknis ESDM yang memiliki kewenangan untuk mengubah UU agar bisa bersinergi bagaimana memperbaiki dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku hulu migas,” pinta Mulan. 

Sebelumnya, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, ada tiga pasal dalam UU Ciptaker yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian kepada pelaku hulu migas. Ketiga pasal itu ada di pasal 4, 5 dan 6.

“Sebagian substansi hulu migas sudah dikeluarkan dari UU Ciptaker. Namun ada pasal 4, 5 dan 6 di UU Ciptaker yang berpotensi memberikan ketidakpastian kepada pelaku hulu migas,” ungkap Dwi.

Lebih rinci, pasal 4 dijelaskan, alasan adanya potensi ketidakpastian karena sebelumnya di UU Migas tentang penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan diubah dalam UU Ciptaker menjadi penguasaan oleh negara, diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Kemudian di pasal 5 UU Migas kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, diubah dalam UU Cipta Kerja jadi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Indonesia Siap Jadi Pengekspor Aspal Buton

Terakhir di pasal 6 pada UU Migas disebutkan, kegiatan usaha hulu sebagaimana dalam pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama sebagaimana dalam pasal 1 angka 19.

Pasal 6 diubah dalam UU Ciptaker  menjadi kegiatan usaha hulu sebagaimana dalam pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama sebagaimana  dalam pasal 1 angka 19.