Miris, 74 Tahun Merdeka Masih Marak Tambang Ilegal di RI

Tambang Ilegal
Miris, 74 Tahun Merdeka Masih Marak Tambang Ilegal di RI

Permasalahan tambang ilegal masih terus melanda wilayah-wilayah tambang mineral dan batu bara di Indonesia. Sampai saat ini, solusinya masih terus dicari.

Kepala Seksi (Kasie) Perlindungan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Tiyas Nurcahyani penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersama penyidik Bareskrim terus berupaya memberantas praktik tambang ilegal. Pihaknya juga berupaya meminta bantuan kepada aparat hukum apakah akan dilakukan penindakan, atau bisa juga pembinaan dulu.

Di sisi lain, Penyidik di Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri Kompol Eko Susanda menambahkan, polisi tidak bisa memberantas sendirian praktik tambang ilegal. Diperlukan sinergi yang berkesinambungan antarinstansi. Pemda harus terlibat untuk menyadarkan tokoh masyarakat, sehingga polisi tidak berbenturan dengan warga. Eko mengatakan, praktik tambang ilegal sulit diberantas karena melibatkan sumber pencaharian warga.

Semua pihak harus memikirkan sumber penghasilan warga yang setara dengan upah mereka menambang. Masalah kronis tidak bisa diselesaikan dengan jangka pendek. Tidak hanya itu, sumber daya manusia Polri juga terbatas. Sementara, ruang lingkup pekerjaan sangat luas.

Sepanjang 2017 kepolisian telah melakukan penyilidikan pada 240 perkara tambang ilegal. Sementara pada 2016 ada 251 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2015 sebanyak 173 perkara, 2014 sebanyak 317 perkara, dan 2013 melakukan penyilidikan pada 413 perkara.

Rizal Kasli terkait Tambang Ilegal

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menuturkan, untuk memberantas pertambangan ilegal harus memutus rantai pasokan atas aktivitas tersebut. Dengan begitu, langkah ini sekaligus untuk mewujudkan praktik penambangan yang berkelanjutan (good practice mining).

Baca juga: Tax Allowance Diubah, Tambang Nikel Diuntungkan

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha Peti selalu melibatkan mata rantai, mulai pekerja tambang, pemilik pemodal, penampung atau pihak pembeli, pemasok bahan baku, hingga keterlibatan oknum aparat. Rantai inilah, menurutnya, yang harus diputus.

Menurutnya, kehadiran Peti tak lepas dari Undang-undang yang membolehkan kehadiran pertambangan rakyat. Peti dan pertambangan rakyat berbeda. Kalau pertambangan rakyat, kata dia, ada izin wilayahnya yang tidak tumpang tindih dengan lingkungan, tidak boleh dilakukan dengan alat berat dan maksimal kedalaman 25 meter.

Adapun, Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman John HP Tambun mengatakan, pada dasarnya, pihaknya melakukan supervisi program pada kementerian terkait untuk melakukan penertiban praktik tambang ilegal.