Mendesak Dibentuk Qanun Soal Izin Pertambangan di Aceh

Qanun Soal Izin Pertambangan
Sudut Energi - Qanun Soal Izin Pertambangan

Dalam sebuah diskusi tentang optimalisasi pemerintah dalam mendorong tata kelola sektor galian C di Aceh, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengungkap jumlah IUP mineral non-logam dan batuan atau galian C di Aceh hingga 2019 mencapai sebanyak 450 izin.

Total izin tersebut terdiri dari 81 IUP eksplorasi, 344 operasi produksi, dan 25 izin operasi produksi khusus pengolahan (IUPK) yang tersebar hampir di 23 kabupaten kota se-Aceh.

Karena begitu banyaknya izin galian C di Aceh, maka perlu dilakukan pengawasan bersama oleh seluruh stakeholder di Aceh.

Baca juga artikel terkait Qanun Soal Izin Pertambangan di Aceh:

  1. Mengintip Tambang Batu Bara Terbesar RI di Kalimantan
  2. PT Petrosea Tbk Berhasil Menjawab Tantangan Pertambangan Era Revolusi Industri 4.0
  3. Outlook Industri Batubara Tahun Ini
  4. Kontribusi Tambang Bagi Pendapatan Negara Capai Rp 46,6 Triliun
  5. Cadangan Nikel Indonesia Tinggal 10 Tahun Lagi!
  6. Kendaraan Listrik Bakal Difasilitasi Ngecas Kilat Di Kota Kota Ini
  7. Mendesak Dibentuk Qanun Soal Izin Pertambangan di Aceh

Untuk itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Aceh menyarankan agar pemerintah melahirkan regulasi baru tentang perizinan pertambangan.

Sudah waktunya pemerintah Aceh baik eksekutif dan legislatif segera merancang qanun tentang perizinan pertambangan dan membentuk Tim Satuan Petugas (Satgas) terpadu untuk pengawasan pertambangan.

Hal itu merupakan bagian dari upaya peningkatan status surat edaran Gubernur Aceh tentang izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan, sehingga pengawasan berjalan optimal.