Pertambangan Minerba, Pahami Politik Hukum Pengelolaannya

Kegiatan pertambangan minerba adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Kegiatan usaha ini tentu saja pengelolaannya diatur oleh undang-undang atau hokum yang ditetapkan Bersama oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Undang-undang Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan secara khusus, bahwa: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pengertian tersebut, dalam arti luas meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Ada dua hal yang diatur dalam UU Minerba, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Karena itulah, Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat.

Baca juga: RUU Minerba, Pemerintah Sinkronisasi Daftar Invetarisasi Masalah

Hal ini terlihat dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan.

Dekade 1960

Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Ini berbeda pada dekade tahun 2000, atau khususnya pada tahun 2009. Pada masa ini, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pulau Sumatera memiliki kekayaan alam hasil tambang berupa minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, granit, dan beberapa hasil tambang lainnya.

Pulau Kalimantan menyimpan kekayaan tambang berupa batu bara dan minyak bumi. Pulau Jawa yang memiliki hasil tambang berupa minyak bumi, bijih besi, granit, dan hasil tambang lainnya.

Di Pulau Sulawesi tersebar hasil tambang mangaan, fosfat, tembaga, nikel, dan beberapa hasil tambang lainnya, dan di pulau paling timur di Indonesia yaitu Papua menyimpan kekayaan tambang minyak bumi, emas, perak, tembaga dan beberapa hasil tambang lainnya.

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai SDA dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Hak penguasaan negara itu sendiri, berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pasal UUD 1945

Secara normatif, politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pasal 33 ayat (2) berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”.

Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kajian dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dalam pengelolaan pertambangan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan.

Namun, keadilan dalam Pasal 33 UUD 1945 lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Sehingga dengan berdasarkan pada Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dimaknai bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain.

Negara sebagai pemegang hak pengelola berdasar pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 harus berpihak kepada kepentingan bangsa. Ideologi keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

  1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
  2. Keberpihakan kepeda kepentingan bangsa;
  3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
  4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meskipun asas keberpihakan negara kepada kepentingan bangsa sudah tertulis di dalam UU Minerba, akan tetapi dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak menjelaskan makna dan hakekat dari asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Tujuan UU Minerba

Tujuan dari UU Minerba adalah memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Karena itu, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga secara optimal.

Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan pertambangan minerba, Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selayaknya dapat memberikan izin kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Namun, sejak berlaku UU Pemda 2014, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk menerbitkan kuasa izin pertambangan menjadi hapus.