Maraknya Tambang Ilegal di Indonesia

Maraknya Tambang Ilegal di Indonesia

Maraknya-Tambang-Ilegal-di-Indonesia
Maraknya Tambang Ilegal di Indonesia

Dalam upaya menertibkan tambang liar Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan sebuah kajian sistemik tentang pengawasan terintegrasi.

Ombudsman menilai lemahnya pengawasan pemerintah dan penegak hukum jadi pemantik maraknya tambang ilegal.

Temuan lainnya mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal dan pengabaian kewajiban hukum oleh pemerintah dalam tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Menurut Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), jumlah penambang legal maupun ilegal di Indonesia sebanyak 3,6 juta orang. Ini terdiri dari penambang emas berjumlah 1,2 juta orang dan sisanya merupakan penambang batuan, minyak, batu bara, timah, galena, tembaga, dan lainnya.

“Sistem pengawasan dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum yang tidak terintegrasi. Ini menjadi penyebab utama kegiatan pertambangan ilegal,” kata kata anggota Ombudsman RI Laode Ida dalam konferensi pers daring, Rabu (15/7/2020).

Menurutnya salah satu temuan Ombudsman RI adalah di kawasan Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Di situ terdapat perusahaan pemilik (IUP) Izin Usaha Pertambangan yang tetap beroperasi meski berstatus non (CnC) Clean and Clear karena tidak memenuhi aspek kewilayahan.

Tinjauan Ombudsman RI tersebut dilakukan karena maraknya aktivitas pertambangan ilegal hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Emiten Tambang Baru Bakal Hiasi Saham LQ45

Sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan. Serta menghilangkan potensi penerimaan negara serta nilai manfaat lainnya.