Lebih dari 3 Juta Ton Nikel Idle Tidak Jelas Statusnya

Lebih dari 3 Juta Ton Nikel Idle Tidak Jelas Statusnya

Lebih dari 3 Juta Ton Nikel Idle Tidak Jelas Statusnya
Lebih dari 3 Juta Ton Nikel Idle Tidak Jelas Statusnya

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut akibat larangan ekspor bijih nikel sejak awal tahun 2020.

Ada 3,8 juta ton nikel dengan kadar 1,7 persen yang tidak jelas statusnya, 

Bijih nikel tersebut semula akan diekspor. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, 3,8 juta ton nikel tersebut tidak bisa diekspor. 

APNI mendata di 7 provinsi melakukan kuota ekspor, itu ada sekitar 3,8 juta (ton), di kadar 1,7 (persen) dan saat ini idle, tidak dapat diberdayakan, sebab banyak smelter tidak menerima nikel dengan kadar tersebut.

Mayoritas smelter dalam negeri tidak ingin menyerap bijih nikel dengan kadar 1,7 persen.

Meskipun masih ada smelter yang ingin menyerap nikel dengan kadar 1,7 persen.

Harganya jauh lebih rendah dibandingkan harga patokan mineral (HPM) free on board (FOB).

FOB nikel terakhir sempat berada diangka 46 dolar AS (per ton), sementara nikel dengan kada 1,7 persen yang diterima smelter lokal hanya dihargai 10 dolar AS.

Baca Juga: Industri Hilir Batu Bara Jadi Cita-Cita Pemerintah

Padahal banyak permintaan dari luar terhadap nikel nasional, kadar 1,65 persen semua diterima, malah berbondong-bondong buyer datang.

Asosiasi Penambang Nikel meminta pemerintah memediasi permasalahan Nikel dalam negeri.