Kronologi Larangan Ekspor Nikel RI dan Gugatan Uni Eropa

Must read

Kronologi Larangan Ekspor Nikel RI dan Gugatan Uni Eropa
Kronologi Larangan Ekspor Nikel RI dan Gugatan Uni Eropa

Saat ini, Uni Eropa menyatakan akan terus melanjutkan gugatan atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. 

Uni Eropa mendesak Organisasi Perdagangan Dunia  WTO untuk membentuk panel guna membahas sengketa Uni Eropa dengan RI terkait larangan ekspor nikel.

Pada 1 Januari 2020, secara resmi, ekspor biji dilarang oleh pemerintah Indonesia. 

Pelarangan tersebut khusus untuk nikel berkadar rendah, sedangkan untuk bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) masih boleh diekspor.

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral. 

Salah satunya caranya dengan mempertahankan kebijakan terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Mendag juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kronologi Singkat

Kronologi gugatan Uni Eropa bermula dari keberatan negara-negara Eropa atas larangan ekspor nikel mentah atau bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020 meski kemudian pemerintah sudah melakukan relaksasi. 

Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca Juga: Tarif Royalti 0% Demi Percepat Hilirisasi Batu Bara 

Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel karena dinilai tidak adil dan berimbas negatif pada industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan juga bijih mineral lainnya, seperti bijih besi dan kromium.

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article