Kritik Ketentuan Penggunaan Kapal Nasional Mengangkut Batu Bara

Kebijakan kewajiban penggunaan kapal nasional untuk mengangkut komoditas batu bara memunculkan kritikan dari pengusaha batu bara.

Ketua Umum Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengatakan saat ini ketersedian kapal pengangkut batu bara hanya mampu mengangkut 30 persen dari total komoditas pengiriman batubara nasional. Hal itu menurutnya membuat kalangan pengusaha batu bara  menolak implementasi beyond cabotage atau penggunaan kapal nasional pada Mei mendatang.

Menurutnya, potensi pasar ekspor batu bara sebesar 410 juta di tahun ini tentu menjadi potensi yang besar untuk mendorong beyond cabotage.

Kritik-Ketentuan-Penggunaan-Kapal-Nasional-Mengangkut-Batu-Bara
Kritik Ketentuan Penggunaan Kapal Nasional Mengangkut Batu Bara

Namun, kontrak yang telah dimiliki perusahaan tambang untuk pasar ekspor tak mungkin dipaksakan dengan ketersediaan jumlah armada kapal nasional yang relatif terbatas.

“Dukungan perusahaan pertambangan batu bara untuk memperkuat beyond cabotage tentu tidak diragukan. Bukan saja sebatas pengusanaan armada, namun lebih dari itu, bagaimana memperbesar jumlah armada harus dipersiapkan. Apalagi untuk kepentingan dan kebanggaan bangsa atas terkibarnya ‘merah putih’ di setiap destinasi negara importir batubara,” ujarnya 

Kendati demikian, menurutnya, tanpa persiapan jumlah armada kapal nasional yang mencukupi  kebijakan beyond cabotage akan merugikan perusahaan tambang atas kontrak jual beli batubara yang telah dimiliki.

Baca Juga : India Pindah ke Lain Hati, Harga Batu Bara Anjlok Lagi

Dia menuturkan masalah yang harus dihadapi oleh perusahaan tambang bukan sebatas pengaturan ulang pengapalan  tetapi juga potensi batalnya kontrak perjanjian jual beli harus dihadapi oleh pemilik tambang. Ditambah lagi, kondisi pasar saat ini tengah kelebihan pasokan dan indeks harga batubara yang cukup rendah.

“Sebatas memaksakan asas beyond cabotage, justru dapat berakibat memukul pemerintah yang sedang berupaya meminimalkan current account defisit (CAD),” ucap Singgih.

Pihaknya pun tak memungkiri penerapan asas beyond cabotage telah membuat armada pelayaran nasional tumbuh pesat. Dimana jumlah armada nasional melonjak empat kali lipat dari 6. 041 unit di 2005 menjadi 24. 046 unit pada 2016.