KPK Tandai 8.000 Tambang Ilegal di Indonesia

Anggota Komisi VII DPR Tifatul Sembiring juga menyambut baik pemerintah yang akan membuat perpres Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal. Namun Tifatul menyarankan agar Satgas tidak hanya melibatkan TNI dan Polri tetapi juga KPK.

KPK-Tandai-8.000-Tambang-Ilegal-di-Indonesia
KPK Tandai 8.000 Tambang Ilegal di Indonesia

“Kami sudah lama mendorong KPK dan Mabes Polri untuk terjun langsung menindak mafia pertambangan di daerah menyusul adanya dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan (IUP) selain kerusakan lingkungan,” kata Tifatul.

Tifatul sangat prihatin dengan kerusakan alam dan juga banyaknya pelanggaran IUP. “Ilegal mining tidak hanya merugikan negara tetapi juga sudah merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap pemerintah yang tehas kepada penambang ilegal. Sebab, penambangan ilegal merusak alam dan rentan praktik rasuah yang merugikan uang negara.

Baca Juga : Menakar Dampak Omnibus Law Terhadap Emiten Tambang

“Soal tambang departemen pencegahan setahu saya sudah terlibat sejak pimpinan priode lalu. Dan terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas Pimpinan KPK dan Departemen Pencegahan,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

Lili juga memuji pemerintah yang akan membuat Satgas Penanganan Penambangan Ilegal yang peraturan presidennya (Perpres) tengah dipersiapkan. ‚ÄúPeran pencegahan (KPK) mengacu pada Pasal 6 UU 19/2019,” kata Lili.