Kontribusi Pertambangan ke APBN Lampaui Target

Sektor industri pertambangan semakin banyak memberikan kontribusi terhadap kasejahteraan masyarakat. Penerimaan terhadap kas negara kembali di atas patokan APBN karena sampai November 2018 sudah terkumpul Rp40,02 trilun dari target Rp32,1 triliun, serta memberikan banyak lapangan kerja.

Perbaikan tata kelola yang terus digalakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terlihat mulai 2017 yang mampu menyumbang kas negara Rp40,6 triliun. Meskipun 3 tahun sebelumnya saat pentaan dimulai sektor ini tidak terlalu gemilang seperti pada 2014 hanya menyumbang pada penerimaan Rp35,4 trilun, tahun berikutnya Rp29,6 triliun, kemudian 2016 turun menjadi Rp27,2 triliun.

INDEF

Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sektor pertambangan mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara sampai 5,3%. Usaha ini membuntuti sektor industri manufaktur dan perdagangan meskipun angkanya masih jauh yakni masing-masing 31% dan 19,3%.

Tidak hanya itu, sektor ini juga berkontribusi dalam pengurangan pengangguran. Pasalnya sampai Agustus tahun ini pertambangan telah menyerap sebanyak 1,45 juta pekerja atau 1,17% dari total lapangan kerja.

Pekerjaan ke depan, meningkatkan transparansi setoran royalti dan pajak, tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperkirakan mencapai Rp4,9 triliun. Ini menuntut monitoring dan evaluasi lebih maksimal supaya mudah melacak tingkat kepatuhan pembayaran kewajiban yang digariskan negara.

Perlu updating seluruh data base kegiatan dan transparansi pelaporan keuangan pemegang izin usaha pertambangan. Kemudian ada integrasi data base dri mulai kemenkeu sampai ESDM dan memberikan law enforcement bagi penunggak pajak.

Baca juga artikel terkait Kontribusi Pertambangan ke APBN Lampaui Target: Melihat Fluktuasi Industri Tambang Batubara dan Dampaknya

Kementerian ESDM

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, terus berjuang menata sektor pertambangan supaya berkontribusi lebih baik. Itu bukan hanya melalui penerimaan royalti, pajak dan PNBP, tapi juga penyerapan tenaga kerja.

Kemudian pengawasan lebih ketat membentuk pelaku usaha mampu memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya, menyangkut kepatuhan perusahaan melunasi tunggakan dan harga komoditas.

Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Di antaranya dengan meminta pembayaran di muka dan mengurangi biaya yang sekiranya berpotensi memangkas penerimaan negara.

Kementerian ESDM juga meningkatkan kegiatan yang sinergis dengan instansi terkait dalam hal ekspor, serta melakukan intensifaksi dan inventarisasi peningkatan penagihan terutama yang masih ada tunggakan sekitar satu triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki sistem administrasi dengan menetapkan PNBP elektronik. Pada tahun 2019, Pemerintah mencanangkan target PNBP minerba sebesar Rp41,82 triliun, dengan rincian PNBP sumber daya alam (SDA) minerba sebesar Rp24,12 triliun dan hasil penjualan hasil pertambangan sebesar Rp17,69 triliun.

Besaran target ini diakibatkan atas perubahan asumsi kurs yang lebih besar. Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan rupiah berada di level Rp14.400 per dolar Amerika Serikat (USD), namun kemudian disepakati menjadi Rp14.500 per USD.

Pengawasan atas kepatuhan lain juga terus digalakan sesuai Undang- Undang (UU) No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. UU tersebut mengatur lima aspek penting yang harus diperhatikan untuk dapat menjalankan kegiatan pertambangan dengan baik dan benar (good mining practice).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Itu di antaranya menjabarkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pascatambang.

Aspek lain yang juga krusial ialah usaha konservasi sumber daya mineral dan batu bara, pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik, serta memenuhi baku mutu lingkungan.

Melihat aspek-aspek tersebut, artinya teknik pertambangan bukan semata-mata menata tambang menjadi rapi, melainkan juga mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), keselamatan operasi (KO) dan lingkungan, serta sustainable mining dengan melakukan konservasi terhadap sumber daya yang ditambang.

Mengingat, mineral dan batu bara merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat kegiatan penambangan akan terhenti. Oleh karena itu, praktik good mining practice merupakan suatu keniscayaan.