Kementerian ESDM: Pembukaan Lahan Tambang Kalsel Kecil

Pembukaan Lahan Tambang Kalsel Kecil
Pembukaan Lahan Tambang Kalsel Kecil

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengungkapkan, total izin pembukaan lahan tambang di Kalimantan sangat kecil, persentase luas wilayah mencapai kurang lebih 14 persen dari total luas wilayah Kalsel.

“Luas bukaan lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan sangat kecil,” jelas Lana Minggu (24/1/2021). 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan per Januari 2021, terdapat sekitar 212 perizinan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. 

Lana mencontohkan, salah satu wilayah terdampak banjir besar di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito misalnya, pembukaan lahan untuk pertambangan hanya sebesar 4,3 persen dari total luas wilayah izin pertambangan. 

Lana melanjutkan, kegiatan pembinaan dan pengawasan juga dilakukan pemerintah kepada pelaku usaha pertambangan, meliputi pengelolaan air tambang, hidrologi, dan hidrogeologi serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

“Diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kemampuan DAS dalam menjalankan fungsi ekologis daerah tangkapan air,” ujar Lana. 

Sepanjang tahun 2020 tercatat realisasi reklamasi pascatambang mencapai 9.694 ha, melampaui target sebesar 7.000 ha. 

Realisasi tahun lalu juga melebihi capaian tahun 2019 yang sebesar 7.626 Ha.

Pada tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan reklamasi pascatambang mencapai 7.025 Ha. 

Merujuk data Kementerian ESDM, realisasi pendanaan jaminan reklamasi dan pascatambang tahun 2020 meliputi pemenuhan penempatan jaminan reklamasi yang mencapai 93,42 persen dan pemenuhan penempatan jaminan pascatambang sebesar 92,68 persib. 

Lana menambahkan, merujuk beleid yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, sanksi administrasi bakal dikenakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan kewajiban penempatan reklamasi, jaminan pascatambang, pelaksanaan reklamasi, dan pascatambang. 

“Sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin,” kata Lana.

Baca Juga: Pasokan Batu Bara Untuk PLN Tersendat

Ketentuan ini kembali ditegaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan pemegang IUP/IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100 persen. 

Pengaturan sanksi pidana penjara (5 Tahun) dan denda hingga Rp 100 miliar bagi pihak yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. 

Lana menambahkan, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM turut berpartisipasi dalam upaya membantu masyarakat terdampak banjir Kalsel.

“Ditjen Minerba telah menurunkan dan mengkoordinasikan Tim Siaga Bencana ESDM ke titik-titik bencana,” kata Lana.