Kebijakan Minerba Disusun Secara Transparan

Kebijakan Minerba Disusun Secara Transparan
Kebijakan Minerba Disusun Secara Transparan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan akan terus berupaya menyempurnakan aturan terkait kebijakan pengelolaan mineral dan batubara (minerba) yang akan disusun secara transparan. 

Penyempurnaan kebijakan ini akan diperkuat melalui berbagai masukan konstruktif dari para ahli untuk dijadikan landasan bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan industri pertambangan.

Irwandy Arif Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara menyatakan, sosialisasi dokumen kebijakan langkah tepat untuk mendapatkan berbagai masukan. 

“Ini salah satu usaha kita untuk transparan dalam membuat sebuah kebijakan untuk mendapatkan regulasi yang lebih baik,” kata Irwandy pada Kamis (11/2/2021).

Menurut Irwandy, pengelolaan minerba di Indonesia harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemanfaatan komoditas global di masa mendatang sehingga ada kesimbangan antara perkembangan ekonomi dan sosial dalam mencapai pencapaian perkembangan berkelanjutan (sustainable development).

“Masih menjadi pertimbangan, perkembangan global untuk menuju strategi ke depan belum dimasukkan. Misalnya pengembangan industri mobil listrik yang akan ditopang industri yang bahannya dari nikel, mangan, dan sebagainya. Kemudian juga industri teknologi maju,” tambah Irwandy.

Beberapa poin penting lainnya yang masih menjadi pertimbangan adalah pengelolaan dan pemanfaatan potensi critical raw minerals di Indonesia. 

Selanjutnya, penekanan pada kegiatan riset teknologi mencakup pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara, termasuk mineral ikutan dan/atau unsur logam jarang. 

“Masukan ini saya himpun dari teman-teman dalam beberapa hari ini,” beber Irwandy.

Adapun syarat investasi asing di bidang pertambangan yang bisnisnya terintegrasi dari hulu sampai ke hilir serta rancangan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan dalam kurun waktu 10 tahun.

Irwandy berharap, Indonesia harus menjadi pusat penentuan harga komoditas internasional untuk sumber daya terbanyak di Indonesia. 

Baca Juga: Indika Energy Targetkan Produksi Batu Bara 31 Juta Ton

“Makanya, riset dunia dalam bidang minerba harus mendapatkan insentif pajak sekian persen, tanah free 20 tahun, dan fasilitas lain,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli meminta kebijakan minerba harus dievaluasi secara berkala. 

“Kebijakan minerba nasional harus dilakukan review secara berkala, misalnya 5 tahun, untuk menjawab tantangan, peluang, dan perubahan lingkungan dan teknologi yang terjadi dengan sangat cepat,” tegas Rizal.