IUPK Akan Diterbitkan Untuk Kelanjutan PKP2B

IUPK Akan Diterbitkan Untuk Kelanjutan PKP2B

IUPK Akan Diterbitkan Untuk Kelanjutan PKP2B
IUPK Akan Diterbitkan Untuk Kelanjutan PKP2B

Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap permohonan  perpanjangan kontrak kerja.

Sebab, banyak perusahaan tambang yang akan selesai kontrak pertambangannya pada tahun 2020 ini.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan diterbitkan pada tahun ini. Namun, ada satu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang segera habis kontrak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba yang baru masih dalam gugatan uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Kementerian ESDM tetap melakukan proses evaluasi pemberian IUPK sebagai perpanjangan kontrak.

Pemerintah akan tetap fokus pada jaminan keberlangsungan usaha menjadi pertimbangan utama, sehingga evaluasi perpanjangan izin terus digelar.

Apalagi, hal tersebut juga akan berdampak terhadap penerimaan negara.

Kementerian ESDM juga sedang merampungkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Minerba yang baru. 

Sementara itu, perusahaan yang kontraknya berakhir dalam waktu dekat adalah PT. Arutmin Indonesia.

Anak usaha dari PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) itu memiliki wilayah tambang dengan luas 57.107 ha, dan kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020.

Arutmin sudah mengajukan perpanjangan kontrak menjadi IUPK pada Oktober 2019 lalu.

Perpanjangan kontrak PKP2B dan kelanjutannya sebagai IUPK tidak akan diberikan pemerintah secara otomatis. Tetap ada evaluasi ketat yang akan dilakukan pemerintah.

Baca Juga: ESDM Siapkan Tiga Aturan Pelaksana UU Minerba

Ada beberapa persyaratan yang terlebih dulu harus dipenuhi perusahaan pemegang PKP2B.

Jika tidak memenuhi, maka kontrak tersebut bisa tidak diperpanjang.

Dan termasuk mempertimbangkan rekam jejak kinerja perusahaan serta peningkatan penerimaan negara.