Industri Tambang Indonesia Masih Potensial, Tapi Terkendala Regulasi

Industri Tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, sektor industri tambang di Indonesia masih menjadi salah satu target investasi yang cukup menjanjikan di tengah merosotnya harga komoditas internasiona. Dari situ, dapat dipastikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan berpotensi bisa melesat lebih tinggi.

Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PNBP sektor tambang pada tahun 2018 lalu mencapai Rp46,6 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian di tahun 2017 yang nilainya hanya Rp37 triliun.

Baca juga: Pertumbuhan Industri Tambang Tergantung Proyek Listrik 35 Ribu MW

Meski berpotensi untuk terus ditingkatkan PNBP dan capaian produksi Minerba (mineral dan batubara), industri pertambangan nasional masih menyisakan sejumlah masalah. Diantaranya adalah regulasi yang berbelit-belit dan menyulitkan investor. Padahal bagi investor asing, sektor ini masih dianggap seksi.

Dia berharap agar UU minerba yang ada sekarang ini untuk benar-benar diimplementasikan dan disempurnakan melalui aturan turunan yang bisa memberikan angin segar bagi investor. Kalaupun diperlukan adanya revisi UU minerba, dia berharap ada kemudahan-kemudahan bagi investor untuk merealisasikan investasi dan menjalankan usahanya di Indonesia.

Namun, industri pertambangan Indonesia saat ini (jadi) suram. UU sudah ada, sudah bagus tapi PPnya harusnya agar segera dibuat, sehingga era industri tambang yang bagus di tahun 90an masih bisa kembali terjadi.