Industri Tambang dan Energi yang Ramah Lingkungan

Industri Tambang dan Energi yang Ramah Lingkungan

Industri Tambang dan Energi yang Ramah Lingkungan
Industri Tambang dan Energi yang Ramah Lingkungan

Isu lingkungan hidup selalu berjalan berdampingan dengan industri tambang bagiakan dua sisi mata koin.

Tambang memang dari segi ekonomi menyumbang bagi pemasukan negara secara cukup signifikan. 

Melalui pertambangan Indonesia mendapat 11,2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Dan juga industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang mungkin tidak sedikit.

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya.

Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan.

Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Apalagi seiring isu dalam dunia pertambangan di Indonesia mengenai pentingnya peningkatan nilai tambah bagi sektor pertambangan.

Apalagi dengan deras setelah terbitnya Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Maka untuk menyeimbangkan isu peningkatan nilai itu, penting juga isu pertambangan yang harmonis dan tidak merusak lingkungan di sisi lain soal pelestarian lingkungan untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh para pelaku industri ini.

Isu pertambahan nilai itu misalnya dalam Pasal 102 UU Minerba ini yang mengamanatkan bahwa:

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batubara pelaksanaan penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.”

Baca Juga: Perusahaan Tambang Terbesar Dunia Mulai Alihkan Bisnis Batu Bara

Atau dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba tersebut juga tertulis bahwa:

“Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.”