Indonesia Digugat Uni Eropa Soal Nikel, Jokowi: Kita tak Gentar

Uni Eropa Soal Nikel
Indonesia Digugat Uni Eropa Soal Nikel, Jokowi Kita tak Gentar

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait menyiapkan pengacara terbaik untuk menghadapi gugatan Uni Eropa soal nikel di World Trade Organization (WTO).

“Digugat ke WTO, gakpapa kita hadapi. Kalau sudah digugat gak papa, jangan digugat terus grogi, enggak. Kita hadapi, karena memang kita ingin bahan mentah ini ada added value-nya,” katanya di Karawang, Kamis (12/12/2019).

Demi kepentingan nasional, ia mengemukakan protes Uni Eropa terkait kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah tidak akan membuat Indonesia gentar.

Untuk diketahui, Pemerintah menetapkan larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jadwal pelarangan ini lebih cepat dua tahun dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperbolehkan ekspor tersebut hingga 2022.

Baca juga artikel terkait Indonesia Digugat Uni Eropa Soal Nikel: Rencana Damai Dagang AS-China Dorong Harga Minyak Naik

Menurutnya, dalam hidup bernegara dan berbisnis, gugatan semacam itu diakuinya merupakan hal yang lumrah. Apalagi, kebikakan pelarangan ekspor nikel mentah tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Indonesia.

“Digugat ya hadapi. Terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur. Apaan, kalau saya enggak. Digugat tambah semangat,” tekannya.

Adapun, seperti dikutip dari Reuters, UE telah melayangkan gugatannya kepada Indonesia ke WTO terkait percepatan penyetopan ekspor bijih nikel pada Jumat (22/11/2019) waktu setempat. Komisi Eropa menilai langkah Indonesia tersebut merupakan pembatasan yang tidak adil terhadap produsen baja di UE.