Hilirisasi Syarat Wajib Perpanjangan IUPK!

Hilirisasi Syarat Wajib Perpanjangan IUPK!

Hilirisasi Syarat Wajib Perpanjangan IUPK!
Hilirisasi Syarat Wajib Perpanjangan IUPK!

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa hilirisasi adalah kewajiban bagi perusahaan tambang.

Perusahaan tambang batu bara yang ingin mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus memenuhi syarat melakukan hilirisasi batu bara.

Kewajiban mengenai hilirisasi diungkapkan saat Presiden Joko Widodo pimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini, Jumat (23/10/2020).

Menurutnya, ini harus dilakukan agar Indonesia tidak hanya mengekspor batu bara, melainkan harus bernilai tambah terlebih dahulu.

“Saya ingin dicarikan solusi mengatasi kelambatan industri turunan batu bara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah, ini saya kita memang harus segera diakhiri, sehingga bila ada beberapa perpanjangan (kontrak tambang/ IUPK) dengan kewajiban untuk memulai ini (hilirisasi batu bara),” kata Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa masih ada sejumlah kendala yang membuat pengembangan industri batu bara dalam negeri mengalami kesulitan, mulai terkait dengan harga keekonomian hingga kendala teknologi.

Jokowi meyakini masalah tersebut bisa teratasi apabila perusahaan-perusahaan di sektor tambang bisa bekerja sama dengan perusahaan pelat merah.

Apalagi, lanjutnya, saat ini baru ada beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan hilirisasi batu bara seperti memproduksi briket.

Baca Juga: Tambang Freeport Bisa Habis di 2070!

“Ini bisa diatasi kalau perusahaan itu atau BUMN berpartner dan pada 2019 baru ada lima pemegang IUP(K) OP yang melakukan coal upgrading dan baru dua pemegang IUP(K) OP yang memproduksi briket batu bara,” jelasnya.