Hilirisasi Batu Bara Diatur Omnibus Law

Hilirisasi Batu Bara Diatur Omnibus Law

Hilirisasi Batu Bara Diatur Omnibus Law
Hilirisasi Batu Bara Diatur Omnibus Law

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada siang tadi, Senin (5/10).

Sebanyak tujuh dari sembilan fraksi sepakat menjadikan RUU itu menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Aturan ini terbit untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

“Negara perlu melakukan upaya memenuhi hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” bunyi penjelasan pertama dalam RUU Cipta Kerja seperti ditulis, Senin (5/10).

UU sapu jagat itu merombak banyak hal demi kemudahan investasi seperti perizinan usaha, ketenagakerjaan, hingga perpajakan.

Yang sekarang menjadi sorotan adalah soal pesangon, penghapusan upah minimum sektoral, hingga peran organisasi masyarakat pada sertifikat produk halal.

Di bidang energi dan sumber daya mineral atau ESDM, UU Cipta Kerja juga mengatur soal hilirisasi batu bara.

Dalam Pasal 39 menyebutkan pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara bisa mendapatkan pengenaan royalti hingga 0%. Ketentuan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. 

Baca Juga: EBT Penentu Kedaulatan Energi Nasional

Lalu, di bidang hilir minyak dan gas bumi (migas), pada pasal 46 tertulis pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan oleh badan pengatur.