Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih Dari Royalti

Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih Dari Royalti

Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih Dari Royalti
Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih Dari Royalti

Optimisme pemerintah mendorong industri pertambangan dibuktikan dengan pengenaan royalti 0% bagi penambang batu bara yang melakukan hilirisasi, melalui jaminan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Namun hal tersebut dinilai belum menjadi jaminan bagi jalannya industri pertambangan.

Rizal Kasli menyampaikan pendapat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) bahwa pemberlakuan royalti batu bara 0% masih belum cukup untuk mendorong hilirisasi.

Menurut Rizal mengatakan, masih ada beberapa hal lain yang perlu dibantu pemerintah untuk mendorong hilirisasi ini berjalan antara lain pembebasan lahan, baik untuk tambang, lokasi proyek, dan percepatan dalam perizinan.

Menurutnya, selama ini butuh waktu yang panjang bagi penambang dalam mengurus hal-hal tersebut.

“Perizinan ini menjadi suatu momok bagi industri pertambangan. Selama ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menjalankan suatu proyek. Ini akan mengganggu biaya juga, semakin lama proyek itu dikerjakan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, masa berlaku izin tambang juga akan mempengaruhi proyek hilirisasi ini.

Dengan hilirisasi, berdasarkan UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, izin tambang akan diberikan selama 30 tahun dengan perpanjangan setiap 10 tahun sekali.

Namun menurutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah dibahas, masih disebutkan kepemilikan saham minimal harus 51% dari total equity yang dibutuhkan.

Baca Juga: Potensi Hilirisasi Nikel Menggusur Dominasi Ekspor Batu Bara

“Bisa kita bayangkan bahwa misal untuk hilirisasi butuh US$ 3,5 miliar, 51% sudah US$ 1,8 miliar. Hanya sedikit perusahaan tambang yang bergabung dalam grup besar yang bisa melakukan hal tersebut,” jelasnya.