Dubes Uni Eropa: Larangan Ekspor Nikel Indonesia Merugikan Kami

Larangan Ekspor Nikel
Dubes Uni Eropa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Merugikan Kami

Uni Eropa resmi mengadukan Republik Indonesia ke World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor nikel yang dimulai awal 2020. Aturan itu dianggap Uni Eropa merugikan perusahaan-perusahaan mereka.

“Uni Eropa telah meluncurkan aduan ke WTO untuk menghapus langkah-langkah yang tidak konsisten dengan WTO dan merugikan perusahaan-perusahaan di Uni Eropa,” ujar Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, Rabu (27/11/2019).

Larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk hilirisasi industri. Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia rugi karena ekspor nikel, sehingga ekspor dihentikan agar bisa diolah lebih dahulu agar keuntungan bertambah.

Dubes Vincent Piket mengatakan, Uni Eropa mendukung langkah memajukan industri tersebut di dalam negeri, tetapi mereka meminta agar hal itu dilakukan sesuai aturan main WTO.

Baca juga: Harga Minyak Melemah Imbas Pasokan AS Melonjak

“Memajukan rantai nilai produksi baja adalah tujuan yang patut dipuji tetapi hal ini harus dicapai dengan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan WTO,” ujar Piket.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin di Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani berkata tidak ada pihak yang bisa mengatur Indonesia terkait kebijakan ekspor. Ia berkata justru WTO memberi hak bagi tiap negara untuk memberlakukan larangan ekspor.

Salah satunya adalah Amerika Serikat (AS) yang melakukan pemutusan impor besi dan baja dari China karena menyangkut kepentingan nasional. Uni Eropa disebut boleh saja mengadu ke WTO, tetapi Shinta menyebut Indonesia tetap memiliki hak terkait ekspor.

“Tidak ada kewajiban atau ketentuan yang secara internasional bisa memaksa Indonesia untuk harus mengekspor suatu produk ke suatu negara hanya karena negara tersebut membutuhkan produk yang kita hasilkan,” Shinta menegaskan.

Ia pun berharap pemerintah Indonesia dapat memberikan argumen-argumen tepat sasaran yang menekankan bahwa kebijakan nikel indonesia sesuai dengan hak Indonesia sebagai anggota WTO dan tidak menyelahi aturan-aturan atau komitmen perdagangan.