Dari 7 Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan di DPR Nihil Realisasi

Energi dan Pertambangan
Dari 7 Prolegnas Sektor Energi dan Pertambangan di DPR Nihil Realisasi

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) melihat adanya kebutuhan mendesak dalam upaya perbaikan tata kelola sektor energi dan pertambangan Indonesia. Khususnya kebutuhan pengaturan, baik legislasi maupun regulasi.

Sebagai sektor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tata kelola energi dan pertambangan perlu mendapatkan jaminan kepastian hukum dengan memberikan dasar pengaturan dalam undang-undang yang memadai.

Kebutuhan akan adanya perangkat hukum yang dapat menjamin terpenuhinya iklim kepastian hukum harus dibarengi dengan upaya serius DPR dan Pemerintah dalam menghadirkan produk legislasi yang berkualitas.

Sebagai contoh, hal tersebut sudah tercermin dalam capaian realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di sektor energi pertambangan.

RUU Sektor Energi dan Pertambangan

Dalam penelitian Pushep, Prolegnas jangka menengah tahun 2015-2019 terdapat 189 Rancangan Undang-Undang (RUU) dimana tujuh diantaranya merupakan RUU sektor energiĀ  pertambangan, antara lain:

  1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Mulai masuk Prolegnas tahun 2015 dan juga telah masuk sejak Prolegnas 2010-2014).
  2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Mulai masuk Prolegnas Tahun 2015).
  3. RUU tentang Geologi (Mulai masuk Prolegnas Tahun 2015).
  4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi masuk Prolegnas Tahun 2015).
  5. RUU tentang Ketenaganukliran (Masuk Prolegnas Perubahan Tahun 2017).
  6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Masuk Prolegnas Perubahan Tahun 2017).
  7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (Masuk Prolegnas Perubahan Tahun 2019).

Namun yang disayangkan dari banyaknya Prolegnas tersebut, sampai akhir jabatan DPR RI Periode 2014 hingga 2019 yang berakhir pada 30 September 2019 lalu, tidak satupun RUU yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Baca juga: Investor China Lagi Lirik Investasi Baterai Lithium di RI

Secara tidak langsung DPR periode 2014-2019 mengulangi hal yang sama dengan DPR periode 2009-2014 yang tidak menghasilkan satupun produk legislasi sektor energi pertambangan.

Setiap tahunnya RUU Minerba dan RUU Migas masuk menjadi RUU prioritas tahunan, namun juga tidak bisa selesai menjadi undang-undang. Tak hanya itu, bahkan beberapa RUU sebutnya, sama sekali belum dilakukan penyusunan, artinya di sektor energi dan pertambangan kinerja legislasi nol.

Maka dengan itulah diperlukannya keseriusan dari DPR dan Pemerintah saat ini untuk secepatnya menyelesaikan RUU di sektor energi pertambangan, khususnya RUU Minerba dan RUU Migas, serta RUU Perubahan UU Energi yang cukup mendesak.