Dampak Omnibus Law untuk Kemudahan Bisnis

Dampak Omnibus Law untuk Kemudahan Bisnis

Dampak Omnibus Law untuk Kemudahan Bisnis
Dampak Omnibus Law untuk Kemudahan Bisnis

Undang-Undang sapu jagat Cipta Kerja telah secara resmi disahkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10)

Pemerintah melalui Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yoliot.

Ia mengatakan, dengan disahkannya beleid sapu jagad investasi itu, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing busniness (EoDB) 2021 akan melejit ke posisi 60 dari sebelumnya di 73.

Yoliut menyebut, secara penilaian, ada tiga aspek penilaian EoDB yang dapat tersokong pasal-pasal UU Cipta Kerja yakni kemudahan memulai berusaha, perizinan pembangunan gedung, dan pengadaan tanah. 

“Ketiga indikator ini penilaian Indonesia ada di atas level 100, dengan UU Cipta Kerja pastinya akan menurunkan peringkat secara signifika. Ya kami harapkan secara umum peringkat EoDB untuk 2021 di posisi 60, dan EoDB untuk 2022 yang dilaporkan tahun depan bisa di posisi 50-an,” kata dia.

Yuliot menambahkan, UU Cipta Kerja juga akan menambah minat investor karena telah penyederhanaan perizinan.

Sehingga birokrasi di level pemerintah daerah (pemda) tidak lagi menjadi penghalang investor. 

Baca Juga: Hilirisasi Batu Bara Diatur Omnibus Law

Dus, kebijakan tersebut menambah kemudahan perizinan setelah sebelumnya dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 izin di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) berada di bawah BKPM. 

“Artinya pasti akan ada efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh investor, karena ini juga penting dalam EoDB, dengan dihilangkan atau digabung (perizinan) akan efisiensi daya saing,” lanjut dia.