Daftar Insentif ke Pebisnis Batu Bara yang Hilirisasi di RI

Daftar Insentif ke Pebisnis Batu Bara yang Hilirisasi di RI

Daftar Insentif ke Pebisnis Batu Bara yang Hilirisasi di RI
Daftar Insentif ke Pebisnis Batu Bara yang Hilirisasi di RI

Pemerintah menjanjikan berbagai macam kebijakan insentif bagi pengusaha batu bara yang fkus mengembangkam hilirisasi di dalam negeri.

Insentif dituangkan melaluiĀ  UU Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Jenis insentif tersebut bukan hanya diberikan dalam fiskal, tapi juga berupa kebijakan dan insentif juga non fiskal seperti kepastian berusaha.

Insentif fiskal diatur dalam Pasal 38 UU Ciptaker. Dalam uu itu, pemerintah menyisipkan Pasal 128A di antara Pasal 128 dan Pasal 129 UU Minerba.

Lewat pasal baru tersebut, pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara.

Pada ayat berikutnya, insentif tersebut dinyatakan akan diberikan dalam bentuk pembebasan pembayaran royalti.

“Pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batu bara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen (nol persen).”

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentu itu selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Baca Juga: Bakti Indika Energy untuk Indonesia

Sementara terkait insentif non-fiskal pemerintah mengaturnya dalam UU Minerba.

Kepastian berusaha yang diberikan oleh beleid tersebut mulai dari perpanjangan izin hingga umur cadangan tambang bagi hilirisasi batu bara yang terintegrasi.