Bentuk Satgas Demi Harga Nikel Yang Pantas

Bentuk Satgas Demi Harga Nikel Yang Pantas

Bentuk Satgas Demi Harga Nikel Yang Pantas
Bentuk Satgas Demi Harga Nikel Yang Pantas

Demi menjaga produktivitas Nikel, pemerintah membentuk Tim pengawas tata niaga nikel domestik.

Tim pengawas tersebut berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Keputusan pembentukan tim pengawas tata niaga nikel tertuang dalam Keputusan Menko Marves RI Nomor 108 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel, yang telah ditetapkan pada 13 Agustus 2020 kemarin.

Lalu selama tim ini bekerja, apakah sudah adakah temuan pelanggaran?

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin mengatakan setelah terbentuknya tim pengawas ini sampai hari ini belum ada temuan pelanggaran.

“Tim pengawas sudah bekerja. Temuan? tidak ada (temuan),” ujarnya singkat kepada wartawan saat ditemui selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Kamis, (3/09/2020).

Pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas ini seperti memastikan harga yang digunakan dalam transaksi jual beli bijih sesuai dengan Harga Patokan Mineral (HPM).

Selain itu, memastikan bijih yang diperjualbelikan merupakan bijih yang ditambang dari wilayah IUP yang telah berstatus Clean and Clear (C&C) serta sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Baca Juga: Freeport Sumbang Pendapatan Terbesar Petrosea

Lalu, tim juga memantau laporan kepatuhan atas Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2020 yang disampaikan secara triwulanan oleh pelaku usaha pertambangan dan pelaku usaha pengolahan dan pemurnian.

Tim pengawas ini diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim.