Batu Bara Sudah Kena Pajak

Batu Bara Sudah Kena Pajak

Batu Bara Sudah Kena Pajak
Batu Bara Sudah Kena Pajak

Status batu bara kini telah menjadi barang kena pajak tercatat sejak 2 November 2020. 

Secara khusus batu bara merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut didasarkan pada dokumen Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Surat tersebut menyebutkan bahwa PPN batu bara ini berlaku efektif saat UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada 2 November 2020 dan tidak terdapat masa transisi dalam pelaksanaan UU tersebut.

“Dengan kata lain, seluruh norma terkait dengan perpajakan, sudah mulai berlaku sejak tanggal 2 November 2020,” tulis surat tersebut.

Pengaturan batu bara sebagai BKP tersebut disebutkan tidak memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut, dengan demikian mulai 2 November sudah operasional untuk dilaksanakan Wajib Pajak.

“Dengan demikian, apabila Saudara (badan usaha) melakukan penyerahan batu bara mulai tanggal 2 November 2020 wajib melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN yaitu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut PPN, menyetor PPN, dan melaporkan PPN sesuai dengan ketentuan UU PPN,” kata surat tersebut.

Baca Juga: Dirjen Minerba Buka-Bukaan Soal Tambang

Namun demikian, bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Perjanjian tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

“Dengan demikian, dalam hal PKP2B mengatur secara khusus ketentuan perpajakan (nailed down), maka ketentuan perpajakan tersebut tetap berlaku sampai dengan PKP2B tersebut berakhir.”