Banjarmasin Kecipratan Royalti Batu Bara Daerah Tambang

Tak Dapat Debu, Dapat Uangnya

Meski bukan daerah penghasil batubara, Banjarmasin rupanya kecipratan royalti pertambangan daerah lain di Kalsel. Tahun 2019 tadi nilanya lumayan besar, mencapai Rp108 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil bahkan mengungkapkan, alokasinya sejatinya mencapai Rp200 miliar lebih. Namun, baru tersalur sekitar Rp108 miliar. 

Banjarmasin-Kecipratan-Royalti-Batu-Bara
Banjarmasin Kecipratan Royalti Batu Bara

Menurutnya, suntikan dana dari pemerintah pusat tersebut sangat membantu sokongan APBD Banjarmasin. “Kami bersyukur mendapatkan manfaat dari batu bara meskipun Banjarmasin bukan penghasil tambang,” ujar Subhan kemarin.

Seperti diketahui, realisasi bagi hasil bukan pajak (BHBP) Pemprov Kalsel dari minerba tahun 2019 lalu yang sudah ditransfer sebesar Rp706.771.810.934 atau sebesar 84 persen. Dari alokasi Rp931.261.748.000.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Isharwanto mengatakan, sektor SDA tetap berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Jumlah yang dibagikan pemerintah pusat tersebut tak semuanya masuk kas Pemprov Kalsel. Namun dibagi pula untuk daerah penghasil tambang serta daerah non penghasil tambang.

Baca Juga : Sektor Tambang Sambut RUU “Cipta Kerja”

Di Kalsel, daerah penghasil tambang meliputi, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan dan Tabalong.

Sementara, daerah non penghasil tambang meliputi, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah. 

Untuk diketahui, skema besaran pembagian antara provinsi, kabupaten penghasil, dan kabupaten/kota non penghasil didasarkan pada peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP).

Dari 100 persen royalti dan iuran yang diterima dibagi dua dulu: pemerintah pusat sebesar 20 persen dan Kalsel dapat jatah 80 persennya.

Dari 80 persen tersebut dibagi kembali, dengan rincian 16 persen untuk pemerintah provinsi dan 64 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota.

Dan 64 persen dari pembagian akan dipecah kembali dengan rincian 32 persen untuk masing-masing daerah penghasil dan 32 persen untuk seluruh daerah non penghasil.

“Daerah penghasil lebih banyak mendapat royalti. Tapi non penghasil juga menikmati,” terangnya.