Badan Pengelola Energi Terbarukan

Badan Pengelola Energi Terbarukan

"<yoastmark

 

Harapan hadirnya Badan Pengelola Energi Terbarukan serupa seperti SKK Migas. Badan ini dapat bertanggung jawab mengelola sumber energi tersebut secara independen.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan rancangan undang-undang EBT atau RUU EBT masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Maka Masyarakat Energi Baru Terbarukan (METI) mengusulkan adanya badan pengelola yang bertanggung jawab mengatur sumber energi tersebut secara independen. 

Badan tersebut dapat bertugas menyusun strategi implementasi energi terbarukan untuk mencapai kebutuhan energi nasional. Karena hal ini sama sekali belum diatur dalam draft UU EBT. 

Dalam menjalankan tugasnya, badan pengelola energi terbarukan atau BPET diharapkan dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, badan usaha milik negara (BUMN), BUMD, BUMDes, koperasi, swasta, maupun perorangan.

Badan ini juga mengelola dana, menetapkan alokasi pemanfaatan, serta mempromosikan investasi energi terbarukan. 

Peralihan ke Energi Hijau Pembentukan BPET tidak perlu lembaga atau badan negara baru.

Pemerintah kiranya menggabungkan dua lembaga yang sebelumnya pernah ada, yakni Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

BPET dapat menyelesaikanmasalah yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan energi terbarukan.

Misalnya, persoalan harga jual listrik energi terbarukan yang selama ini menjadi tantangan. 

Badan ini mempunyai ruang lingkup dan tanggung jawab guna memastikan efektifitas pengendalian pelaksanaan kegiatan usaha dan pemanfaatan EBT.

Termasuk di dalamnya adalah perencanaan dan koordinasi dengan para stakeholder (pemangku kepentingan), mengelola reverse auction (pelelangan) pengadaan strategis berskala besar, dan mengimplementasikan stanar portofolio energi terbarukan.

Baca Juga: Harga Emas Diprediksi Makin Merosot

Dan melakukan pembinaan dan pengawasan kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, tugas BPET juga dapat mengelola proses EBT untuk menggantikan energi fosil secara bertahap.

Lalu, badan ini juga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta memberi dukungan kebijakan regulasi, menyiapkan konsep pendanaan rendah karbon, dan implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).