Aturan Turunan UU Minerba Molor

Aturan Turunan UU Minerba Molor
Aturan Turunan UU Minerba Molor

Aturan turunan Undang-Undang (UU) Minerba molor dari jadwal. Perumusan tiga rancangan peraturan pemerintah tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba hingga kini belum ada kepastian terkait kapan produk legislatif tersebut akan selesai.

Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menargetkan aturan turunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba itu selesai dirumuskan pada awal bulan November.

Rumusan tiga peraturan RPP tersebut tercatan akan mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, wilayah pertambangan, serta pengawasan reklamasi dan pascatambang. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan penyusunannya masih dalam proses.

Harapannya, aturan itu akan memberi kepastian hukum dan investasi di sektor pertambangan. “Dan memberikan efek positif bagi pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Irwandy.

Para pengusaha, khususnya yang perjanjian karya pertambangan batu baranya (PKP2B) akan habis, masih harap-harap cemas menunggu penyelesaian PP turunan UU Minerba tersebut. PT Arutmin Indonesia yang kontraknya berakhir pada 1 November lalu akhirnya mendapat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui surat keputusan alias SK Menteri ESDM Nomor 221K.

Baca Juga: Pemerintah Kebut PP Minerba Demi Kelanjutan Kontrak

Landasan legalitas pemerintah mengeluarkan perpanjangan kontrak untuk Arutmin kemudian dipertanyakan keabsahannya. Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi sebelumnya berpendapat pemberian IUPK harus sesuai aturan teknisnya, berupa peraturan pemerintah atau PP.

Apabila aturan teknisnya tidak ada, maka pemberian izin itupun tidak memenuhi syarat yang jelas. UU Minerba pun saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Bila ada warga negara yang mengugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN), maka SK itu bisa dibatalkan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia berpendapat berbeda. SK tersebut sudah mempunyai landasan hukum kuat. Sesuai dengan amanat UU Minerba, pemerintah memang menjamin perpanjangan PKP2B yang dikonversi menjadi IUPK.

“SK itu kuat karena pemerintah yang terbitkan, sesuai undang-undang,” katanya.

Baca Juga: Sinyal Kuat Perpanjangan Izin Pertambangan

Dia juga tidak setuju jika pemberian perpanjangan tersebut diragukan legalitasnya. Hal ini lantaran undang-undang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan pemerintah.

“PP-nya belum keluar setahu saya tapi UU Minerba sudah memberikan jaminan,” ujarnya.

Dalam pasal 169A UU Minerba menyebutkan pemerintah memberikan jaminan perpanjangan bagi PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasional perusahaan. Untuk kontrak yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi perusahaan.