Aturan Transportasi Ekspor Berdampak Pada Batubara dan Sawit

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan transportasi khusus ekspor yang wajib menggunakan asuransi nasional. Sayangnya, aturan ini berpotensi membuat industri sawit dan batu bara mengalami ketidakpastian.

Pengamat Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman meminta Kementerian Perdagangan (kemendag) Harus memikirkan secara matang untuk menerapkan kebijakan tentang ketentuan penggunaan angkutan laut nasional dan asuransi untuk ekspor impor barang tertentu.

Ferdy berpendapat, aturan tersebut akan berdampak pada industri batu bara dan sawit, dan tentunya dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi global masih dalam ketidakpastian.

Aturan-Transportasi-Khusus-Ekspor
Aturan Transportasi Khusus Ekspor

“Persoalannya jumlah kapal domestik mengangkut batu bara yang berbendera Indonesia sangat sedikit. Sementara jumlah produsen batu bara dalam negeri sangat banyak,” ujar Ferdy, Selasa (11/2).

Baca Juga : Harga Acuan Batu Bara Stagnan, Pengusaha Diproyeksi Tetap Ekspansi

Menurut Ferdy kebijakan yang akan diterbitkan Kemendag tersebut harus dipikirkan secara matang apakah kewajiban menggunakan kapal berbendera Indonesia ini masuk akal. Ia menambahkan, dalam perdagangan internasional importir batu bara menuntut kepastian pasokan.

“Jika menggunakan kapal domestik, namun waktu pengiriman tidak tepat waktu. Ini tentu akan membuat buyer ragu dan akan beralih membeli batu bara dari negara lain di luar Indonesia,” kata Ferdy.

Kebijakan Penggunaan Kapal Nasional

Rencana kementerian perdagangan untuk menerapkan kebijakan penggunaan kapal nasional dalam kegiatan ekspor juga sempat menuai protes dari asosiasi pemilik kapal negara asing.

International Chamber of Shipping (ICS) misalnya, dalam suratnya Februari 2018 menyatakan rencana kementerian perdagangan menerapkan kewajiban menggunakan kapal Indonesia tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas.

ICS menyatakan kebijakan yang mengharuskan perusahaan asing bekerjasama dengan pemilik kapal nasional dalam urusan ekspor impor juga menunjukkan iklim kompetisi yang tidak sehat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa APBI telah menyampaikan secara resmi mengenai permasalahan ini kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar peraturan ini dibatalkan atau ditunda pemberlakuannya.

APBI berpendapat peraturan tersebut dapat berjalan efektif jika industri perkapalan nasional sudah siap dan tersedia.

“Saat ini keberadaan kapal nasional masih sangat jauh dari mencukupi untuk memenuhi ekspor batubara Indonesia bahkan hingga 10 tahun ke depan,” kata Hendra.

Hendra menambahkan beberapa pembeli telah memastikan akan membeli dari negara lain seperti Australia dan Rusia. Hal ini karena ketidakpastian mengenai peraturan ini dapat berpotensi mengganggu kelancaran pasokan batu bara mereka, juga menimbulkan tambahan biaya terhadap batu bara yang mereka beli.

Jika kondisi ini terus berlanjut maka dikuatirkan akan terjadi penurunan ekspor batubara yang dapat berdampak terhadap pendapatan dan penerimaan negara. Sangat disayangkan karena saat ini harga batubara mulai membaik akibat meningkatnya permintaan dari China.