Asosiasi Pengusaha Minta Relaksasi

Asosiasi Pengusaha Minta Relaksasi

Asosiasi Pengusaha Minta Relaksasi
Asosiasi Pengusaha Minta Relaksasi

Beban berat sedang ditanggung oleh industri pertambangan, menurunnya permintaan pasar akibat lesunya gairah ekonomi menjadi momok yang memukul sektor pertambangan RI.

Tantangan berat di tahun 2020 kembali bertambah,  realisasi investasi minerba di tahun ini diproyeksikan meleset dari target.

Sebab tekanan pasar dan harga komoditas yang menggerus kinerja dan keuangan perusahaan.

Pihak pengusaha sedang berdiskusi dengan pemerintah agar mempertimbangkan pembayaran royalti dan DMO minerba, ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia.

“Kami dari sektor batu bara meminta diberikan beberapa relaksasi atau kebijakan untuk pembayaran royalti. Kalau di-support, kita bisa lebih mengatasi beban profitabilitas keuangan karena harga sangat jatuh dan perusahaan harus membayar HPB yang mana lebih tinggi dari harga jual,” ujarnya¬†

Menurut dia, jika tidak ada insentif, industri ini akan mengalami alami kesulitan cash flow.

Di sisi lain pemerintah memang perlu mempertimbangkan penerimaan negara namun perusahaan membutuhkan dukungan kebijakan agar bisa survive.

“Survival ini yang paling penting sehingga komitmen pembangunan ke daerah bisa berjalan. Ini yang kita harapkan,” ungkapnya.

Menurut Hendra, respons pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa mempertimbangkan apa yang diinginkan pengusaha khususnya pembayaran royalti.

“Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan lagi. Kami tidak minta pengurangan tarif tetapi skema pembayarannya saja agar mengikut harga jual yang real. Itu yang kami minta,” jelasnya.

Sementara untuk DMO, lanjut Hendra, pihaknya tetap berkomitmen memasok ke dalam negeri. Hanya saja ada sanksi yang dipertimbangkan lagi.

“Karena bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini akan sangat sulit,” tuturnya.

Baca Juga: Divestasi, Vale Siap Bersinergi dengan Antam

Pengamat Energi Satya Widya Yudha mengatakan, komitmen pemerintah terkait DMO batu bara dibutuhkan pelaku industri dalam kondisi seperti ini.

“Saya lihat tuntutan mereka masih pada koridor yang wajar karena masih dalam situasi yang sulit,” ungkapnya.