Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke RI

Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke RI

Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke RI
Asing Wajib Divestasi 51 Persen Saham ke RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan perusahaan tambang di Indonesia yang sahamnya dimiliki asing untuk mengurangi kepemilikan saham alias divestasi sebanyak 51 persen.

Saham yang sudah didivestasi kemudian dialihkan ke pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta nasional.

Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Beleid itu sudah disetujui DPR selaku mitra pemerintah dan diteken resmi oleh Jokowi pada 10 Juni 2020.

Perusahaan tambang yang harus mendivestasi saham ke kepemilikan dalam negeri merupakan mereka yang telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara berjenjang,” ungkap Jokowi melalui Pasal 112 UU Minerba, dikutip Rabu (17/6).

Baca Juga: Inilah Penjelasan Mengapa Air dan Minyak Tidak Bisa Bercampur

Selanjutnya, pemerintah pusat melalui menteri terkait bersama pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional harus mengkoordinasikan penentuan skema divestasi tersebut. Begitu pula dengan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.

“Penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia,” jelasnya.