Arah Kebijakan Transportasi Batu Bara

Arah Kebijakan Transportasi Batu Bara

Arah-Kebijakan-Transportasi-Batu-Bara
Arah Kebijakan Transportasi Batu Bara

Asas cabotage juga jamak diadopsi di negara lain. Misalnya di Amerika Serikat (AS), the Merchant Marine Act of 1920 (Jones Act) memberikan syarat yang sangat ketat tentang transportasi di perairan domestik;

Bahwa semua pengangkutan barang antar pelabuhan di AS hanya bisa dilakukan dengan kapal berbendera AS.

Pelaku industri pelayaran curah (dry bulk) juga menantikan keputusan strategis pemerintah berkaitan dengan rencana implementasi kebijakan beyond cabotage, di tengah-tengah isu pandemi COVID-19.

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari asas cabotage di sektor pelayaran yang memberikan hak eksklusif pelaku usaha domestik di perairan dalam negeri.

Kebijakan ini sebagai bentuk proteksi yang umumnya dilatarbelakangi dua motivasi; keamanan negara dan manfaat ekonomi.

Dari dasar tersebut, asas beyond cabotage merupakan kelanjutan dari tujuan strategi proteksi tersebut.

Selain memberikan hak eksklusif kapal domestik kebijakan ini juga memberikan prioritas bagi aktifitas ekspor komoditas utama Indonesia, yaitu batubara dan minyak sawit mentah (CPO).

Selain itu, kapal tersebut juga dibuat, dimiliki dan diawaki oleh warga negara AS. Di negara berkembang seperti Filipina, terdapat aturan yang sama.

Baca Juga: Harga Minyak Mentah AS Anjlok 3%

Undang-Undang Cabotage tahun 1937 membatasi perdagangan barang di dalam negara dengan kapal dengan registrasi Filipina.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menerapkan asas cabotage sedikit lebih lambat pada 2005 dengan Instruksi Presiden No 5 tahun 2005.