APNI Apresiasi Kebijakan Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Niaga Nikel Domestik

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) apresiasi kebijakan pemerintah yang mengatur tata niaga nikel domestik di Indonesia.

Karena itu, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengakomodir suara mereka dalam memperjuangkan nasib penambang nikel di Indonesia selama ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey di Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Menurutnya, regulasi pemerintah yang menetapkan agar harga nikel domestik mengikuti Harga Patokan Mineral (HPM) sangatlah berdampak positif bagi kondusifnya iklim investasi khususnya di sektor pertambangan nikel Indonesia saat ini.

“Apresiasi tertinggi kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Terimakasih yang teramat sangat dari seluruh anggota APNI pelaku usaha nikel Indonesia,” ujar nya kepada media ini.

APNI-Apresiasi-Kebijakan-Pemerintah
APNI Apresiasi Kebijakan Pemerintah

Selain itu, lanjut Meydi, meskipun regulasi tata niaga nikel domestik tersebut akan baru berlaku pada April 2020 mendatang, namun pihaknya akan mendukung penuh kebijakan pemerintah tersebut.

“Kami dukung full hilirisasi, regulasi tata niaga nikel domestik, final akhir Maret akan terbit. Dan mulai berlaku per 1 April 2020,” Meidy mensyukuri.

Ditegaskan Meidy, bahwa pihaknya (APNI) akan mendukung pemerintah dalam menjalankan good mining practise dengan menindak tegas para pelaku tambang-tambang ilegal.

Selain kepada Pemerintah, dalam hal ini Kemeterian ESDM, apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut disampaikan APNI kepada Kemenko Maritim.

Kontribusi Kemenko Maritim dalam hal mengakomodir usul dan saran. Serta keluhan pengusaha nikel terkait harga nikel domestik yang terpuruk, dan kini telah terwujud.

Baca Juga: RI Terpapar Corona, Harga Emas Sentuh Rekor!

“Sekali lagi, terimakasih untuk kemenko maritim yang sudah membantu mengakomodir para smelter untuk menerima tata niaga nikel domestik,” kata Meidy.

APNI juga komitmen akan menjadi mata pemerintah dalam menjalankan pertambangan yang baik sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tak hanya itu, APNI pun berjanji akan mendukung penuh akan hilirisasi oleh pemerintah.