Anggota DPR Dorong Penghapusan PLTU Batu Bara

Must read

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta kepada pemerintah untuk melakukan penghapusan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara dan segera digantikan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) itu bisa cepat direalisasikan. 

“Niat tersebut sudah harus tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang sampai hari ini belum diterbitkan” ujar Mulyanto. 

Anggota DPR fraksi PKS itu juga mengatakan, partai PKS meminta untuk segera menghapus secara bertahap PLTU berbahan bakar batu bara dari RUPTL.

Hal tersebut tentunya sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah menetapkan target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. 

Menurut Mulyanto, penghapusan pembangkit batu bara dan pencapaian EBT yang semakin tinggi itu haruslah tidak menjadi alasan bagi kenaikan tarif listrik (TDL).

Selain itu, ujarnya, penghapusan pembangunan PLTU secara bertahap itu juga jangan sampai membebani PT PLN Persero dengan mendorong mekanisme harga EBT yang lebih kompetitif dan sehat.

Mulyanto mengatakan saat ini, PLN menemui kendala dalam upaya mengejar target porsi bauran EBT 23 persen.

Apalagi, lanjutnya, mayoritas kontrak dengan pengembang swasta yakni independent power producer/IPP dan pihak ketiga lainnya menggunakan asumsi pertumbuhan listrik yang tinggi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah menjamin perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengedepankan pembangkit EBT. 

“Kami menargetkan dalam 10 tahun ini termasuk 2021, kurang lebih ada 41 ribu megawatt tambahan pembangkit,” ujar Rida.

Baca Juga: 12 Proyek Hulu Migas Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

Khusus tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 8.915 MW yang terdiri atas batu bara mulut tambang 4.688 MW, gas 3.467 MW, diesel 22 MW, dan EBT 737 MW dari air, panas bumi, bio-hybrid, dan matahari.

Rida menambahkan dari 41 ribu MW itu, sebanyak 34.528 MW telah selesai didiskusikan dengan PLN, sementara 6.439 MW masih dalam tahap diskusi lanjutan.

Dalam penyusunan RUPTL satu dekade ke depan itu, pemerintah masih mengedepankan pembangunan pembangkit fosil ketimbang EBT dengan komposisi 52 persen berbanding 48 persen.

Menurut Pendapat Kamu ?

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article