Ada Sengketa Rancangan PP Minerba?

Ada Sengketa Rancangan PP Minerba?

Ada Sengketa Rancangan PP Minerba?
Ada Sengketa Rancangan PP Minerba?

Pemerintah tengah mendorong program hilirisasi atau nilai tambah dalam setiap kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.

Kondisi tersebut menyebabkan setiap perusahaan pertambangan harus mampu menyediakan rencana pengembangan serta pemanfaatan tingkat lanjut saat melakukan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan dari operasi kontrak/ perjanjian.

\Keharusan itu tertuang dalam dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah.

Meski dalam aturan ini diatur bahwa Menteri ESDM berhak memberikan persetujuan atau penolakan permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), namun tidak halnya untuk rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara.

Pada Pasal 188 RPP ini disebutkan bahwa Menteri dapat memberikan persetujuan rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara paling lambat satu tahun sejak IUPK kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian disetujui.

Berikut bunyinya:

“Dalam hal permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian disetujui. Menteri memberikan persetujuan atas rencana pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian disetujui.”

Bila ini terjadi, bukan kah artinya hilirisasi batu bara akan semakin lama terwujud?

Bukankah ini bisa jadi kekhawatiran bahwa rencana hilirisasi batu bara hanya menjadi syarat di atas kertas?

Terlebih, dalam Pasal 116 RPP ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rencana pengembangan batu bara yakni berupa pembuatan kokas (coking coal), pencairan batu bara (coal liquefaction), dan gasifikasi batu bara (coal gasification).

Sedangkan pemanfaatan batu bara yakni pembangunan sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di mulut tambang untuk kepentingan umum.

Meski pada Pasal 112 diatur bahwa IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian dapat diberikan perpanjangan sebanyak satu kali selama 10 tahun.

Dan bagi terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

Artinya, bila perusahaan tidak melanjutkan hilirisasi, hanya dapat perpanjangan satu kali selama 10 tahun.

Namun bagi yang melakukan hilirisasi diberikan perpanjangan tanpa batas waktu tertentu.

Baca Juga: Bank Dunia Paparkan Tantangan EBT di Indonesia

Untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan batu bara itu tentunya dibutuhkan rencana kerja dan anggaran detail, dan butuh waktu pembangunan bertahun-tahun.

Bila IUPK sudah disetujui, namun rencana hilirisasi batu bara belum disetujui, apa artinya perusahaan yang sudah memperoleh persetujuan IUPK ini bisa saja tidak menjalankan hilirisasi ini? Menarik untuk ditunggu penjelasan pemerintah.